Logo Pengadilan Negeri PalopoPENGADILAN NEGERI KELAS I B PALOPO
Jalan Andi Jemma Nomor 126, Palopo 91921
Sulawesi Selatan, Indonesia
Telp/Fax 0471-21373
e-mail pnpalopo@gmail.com
Kunjungi laman facebook kamitwitter

SIPP/CTS

Penelusuran
Perkara

Direktori Putusan

Direktori
Putusan

JDIH

Peraturan
Perundangan

Statistik Perkara

Statistik
Perkara

Biaya Perkara Perdata

Biaya Perkara
Perdata

Peta SIPP/CTS

Peta SIPP/CTS
Indonesia
bankum
 
Layanan Hukum bagi
Masyarakat Tak Mampu
 
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan
 
informasi
 
Prosedur Pelayanan
Permintaan Informasi
 
Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan
 
Pengaduan
 
Persyaratan dan
Tata Cara Pengaduan
 
Mengacu kepada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan
 

Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 56 dan 57 UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 68 B dan 69 C UU 49 Tahun 2009, Pasal 60 B dan 60 C UU No. 50 Tahun 2009, Pasal 114 C dan 144 D UU No. 51 Tahun 2009 yang mengatur tentang hak setiap orang yang tersangkut perkara untuk memperoleh bantuan hukum dan negara menanggung biaya perkara bagi pencari keadilan yang tidak mampu serta pembentukan pos bantuan hukum pada setiap Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama dan Pengadilan Tata Usaha Negara bagi pencari keadilan yang tidak mampu, dan bahwa Mahkamah Agung RI dan Badan-badan Peradilan yang berada di bawahnya harus memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh keadilan termasuk akses untuk memperoleh keadilan bagi masyarakat yang tidak mampu, maka Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya:

no corrupt

Statistik Pengunjung

Kemarin: 11
Minggu Ini: 22
Minggu Lalu: 74
Bulan Ini: 160
Bulan Kemarin: 224
Total: 1854

Hak Cipta Pengadilan Negeri Palopo, 2010 - 2014
Visitor counter, Heat Map, Conversion tracking, Search Rank